Mataram – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya mempertahankan predikat Badan Publik Informatif yang telah diraih selama lima tahun berturut-turut. Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Visitasi dan Pembuktian Lapangan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui e-Monev KIP NTB Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Selasa (10/11/2026).
Tim visitator KI NTB mendatangi PPID Pelaksana Inspektorat Provinsi NTB yang berlokasi di Jalan Udayana Nomor 4, Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mulai pukul 11.00 WITA.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua KI NTB, Sahnam, didampingi Koordinator Bidang Kelembagaan, Dr. Armansyah Putra, serta Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP), Suaeb Qury.
Kedatangan tim disambut langsung Inspektur Provinsi NTB, Dr. Budi Herman, bersama Sekretaris Inspektorat, Hj. Farida Rahmi, S.T., M.T., serta jajaran pejabat struktural dan pengelola PPID Inspektorat NTB.
Visitasi ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi untuk memverifikasi kesesuaian antara pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) pada aplikasi e-Monev dengan kondisi faktual penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Pembuktian lapangan juga dilakukan untuk memastikan bahwa pemenuhan indikator keterbukaan informasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam tata kelola pelayanan badan publik.
Dalam sambutannya, Inspektur Provinsi NTB, Dr. Budi Herman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan KI NTB. Menurutnya, visitasi tersebut menjadi kesempatan bagi Inspektorat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Budi Herman menjelaskan sejumlah capaian dan strategi pengembangan pelayanan PPID Inspektorat NTB. Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut.
Dari sisi kualitas pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PPID Inspektorat NTB pada 2026 mencapai 84,54 dengan kategori baik. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar 83,09. Penilaian dilakukan berdasarkan sembilan parameter sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.
Selain itu, Inspektorat NTB melaporkan bahwa seluruh permohonan informasi yang diterima telah direspons dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen. Hingga periode pelaporan yang dipaparkan, tidak terdapat sengketa informasi publik resmi yang tercatat.
Budi Herman menegaskan bahwa capaian tersebut perlu diikuti dengan konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan masyarakat memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Predikat Informatif bukan sekadar capaian penilaian, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus menjaga kualitas pelayanan informasi. Kami berupaya memastikan setiap permohonan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan,” demikian rumusan pernyataan yang dapat dikonfirmasi kepada Inspektur Provinsi NTB.
Dari aspek dukungan kelembagaan, Inspektorat NTB telah melakukan pembaruan regulasi melalui SK PPID Nomor 4 Tahun 2026. Dukungan operasional juga diperkuat melalui alokasi anggaran sebesar Rp335.732.400 yang mencakup kebutuhan layanan, media publikasi, serta sarana dan prasarana pelayanan informasi.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Jajaran pengelola PPID dibekali pelatihan mandiri pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung percepatan pemrosesan data dan penyebarluasan informasi.
Dalam pengembangan layanan digital, Inspektorat NTB mengoptimalkan portal resmi inspektorat.ntbprov.go.id serta layanan WhatsApp Helpdesk Centre di nomor 0851-9009-3136. Selain itu, penyebarluasan informasi dilakukan melalui konten kreatif berupa infografis dan video interaktif yang memuat profil pengawasan serta edukasi antikorupsi.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua KI NTB, Sahnam, menekankan bahwa capaian predikat Informatif perlu dipertahankan melalui pembenahan berkelanjutan, terutama dalam hal pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengelolaan dokumen.
Menurutnya, badan publik harus memastikan informasi yang tersedia di laman resmi selalu diperbarui agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
“Predikat Informatif harus tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari. Kami mendorong agar Daftar Informasi Publik terus diperbarui secara berkala, sehingga informasi yang disajikan benar-benar aktual, mudah ditemukan, dan dapat diakses masyarakat,” demikian rumusan pernyataan yang dapat dikonfirmasi kepada Ketua KI NTB.
Tim visitasi juga memberikan catatan terkait kepatuhan terhadap penetapan masa retensi arsip. Pengelolaan dokumen perlu memperhatikan ketentuan kearsipan agar informasi publik dapat terdokumentasi, tersimpan, dan dikelola secara tertib, termasuk dalam menentukan dokumen yang dapat diakses maupun yang memiliki batasan akses.
Menanggapi sejumlah masukan tersebut, pihak Inspektorat NTB menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan dan menindaklanjuti rekomendasi KI NTB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung fasilitas pelayanan PPID, mulai dari meja resepsionis, ruang tunggu pemohon, ruang sekretariat, hingga tempat penyimpanan arsip dokumen.
Melalui visitasi ini, KI NTB berharap Inspektorat Provinsi NTB tidak hanya mampu mempertahankan predikat Informatif, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Hasil pembuktian lapangan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari bahan evaluasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik melalui e-Monev KIP NTB Tahun 2026.
