Jakarta, selaparangpost.com — Jelang dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional I (Rakernas) pada tanggal 28-30 Oktober 2023, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) sambangi Gedung Nusantara III lakukan audience dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattaliti, Senin (02/10/23).
Kehadiran pengurus PJS yang dipimpin Mahmud Marhaba didampingi Kadiv Humas Muhammad Yasir, Wasekjen Dominikus, Ketua DPD PJS Riau Yanto Budiman, dan Wiwin Alfianto selaku Kadiv Pemberdayaan Perempuan ini disambut Kepala Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI, Mahyu Darma beserta staf lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyu Darma menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang berhalangan hadir lantaran ada agenda lainnya yang mendesak untuk disegerakan.
Pun demikian, Mahyu meminta kepada Mahmud untuk menyampaikan pesan apa yang nanti akan disampaikan kepada LaNyalla.
“Silakan pak Ketum, pesan apa yang hendak disampaikan. Biar nanti kami akan menyampaikannya kepada pak Ketua,” ucap Mahyu.
Mahyu pun berharap kedepan akan ada kolaborasi antara PJS dengan DPD RI dalam hal pemberitaan pimpinan DPD RI maupun kegiatan dilingkungan DPD RI nanti.
Mahmud pun lantas memaparkan visi PJS yang hendak disampaikan kepada LaNyalla.
Dirinya pun berharap LaNyalla bisa membuka kegiatan Rakernas I PJS yang akan dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 2023 mendatang di Jakarta.
“Selain membuka, kita juga berharap pak LaNyalla menyampaikan orasi kebangsaan pada kegiatan tersebut,” ucap Mahmud.
Secara garis besar Mahmud juga memaparkan soal PJS yang sudah terbentuk sejak dua tahun belakangan. Yang mana pada saat ini PJS sudah memiliki lebih kurang 1.000 anggota di seluruh Indonesia.
“Keberadaan kita sudah ada di 28 provinsi. Dan usai Rakernas ini rencananya kita akan mendaftar ke dewan pers sebagai konstituen,” ujar Mahmud.
PJS lahir atas keprihatinan banyaknya wartawan yang belum masuk ke organisasi wartawan. Dan mereka ini disebut sebagai wartawan tak jelas. Ekstrimnya, mereka dilabeli dengan sebutan wartawan Bodrex, wartawan Abal-abal, wartawan KJ dan sederet predikat negatif lainnya.
“Harusnya mereka ini dibina, bukan dibiarkan berkembang tak tentu arah. Inilah tugas pokok PJS untuk menjadikan mereka wartawan berintegritas, kompeten dan profesional,” tukas Mahmud.(*)
