NASIONAL, selaparangpoat.com — Ditengah kondisi politik nasional yang nampak tidak stabil, Mayoritas masyarakat menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini, masih dalam keadaan baik. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, pada umumnya masyarakat melihat perspektif demokrasi dari segi perkembangan ekonomi. Disebutnya, dengan membaiknya kondisi perekonomian ditanah air, maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.
“Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties (kebebasan sipil),” ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, kata muhtadi pada hari Jumat, dikutip dari Lombok Pots (09/02/2024).
Muhtadi menyebutkan, berdasarkan hasil survei, diketahui terdapat 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, sementara itu 3,7 persen menilai sangat baik, lalu kemudia 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.
Secara keseluruhan dikatakan Muhtadi, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.
Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.
Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.
“Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil,” tuturnya.
Diketahui Survei Tatap Muka Nasional tersebut dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-sampling di wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
