Jakarta, SP — Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung,mendapat tanggapan dari Elit Partai Demokrat “Kamhar Lukmani”. Kamhar Lakumani menilai wacana tersebut membawa kemunduran demokrasi.
“Munculnya kembali wacana pilkada tak langsung bukan hanya sebagai tanda ahistoris terhadap reformasi, tapi juga menunjukkan rendahnya pemahaman dan komitmen atas demokrasi. Aspirasi ini hanya membawa pada kemunduran demokrasi,” kata Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).
Kamhar menekankan rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, menurutnya, para pejabat publik dipilih oleh rakyat.
“Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, karenanya menjadi konsekuensi logis jika pimpinan eksekutif baik itu presiden, gubernur, bupati dan walikota yang diberi kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar dalam penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, dalam hal ini APBN dan APBD, untuk dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Kamhar mengungkit argumentasi Rahayu soal sila ke-4 Pancasila yang mendasari implementasi pilkada secara tidak langsung. Menurutnya, argumentasi Rahayu terkait itu menunjukkan pemahaman yang dangkal atas sila ke-4 Pancasila.
“Argumentasi pilkada langsung yang dianggap tidak sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila menunjukkan tingkat pemahaman yang dangkal terhadap Sila ke-4 tersebut, termasuk rendahnya pemahaman terhadap manifestasi perwakilan rakyat selama ini,” ujarnya.
“Fungsi perwakilan rakyat yang telah diberikan kepada wakil rakyat di era reformasi ini yang semakin kuat namun tentunya juga mesti dibatasi,” lanjut dia.
Kamhar tak sepakat soal alasan Rahayu yang mengaitkan opsi pilkada tak langsung sebagai salah satu upaya menekan korupsi. Dia memandang pelaksanaan pilkada tak langsung justru akan menguatkan oligarki politik dan membajak demokrasi.
“Apalagi argumentasi pilkada tidak langsung dikaitkan dengan menekan korupsi dan money politics. Ini pernyataan yang absurd dan malah bisa juga sebaliknya. Justru pilkada tak langsung akan semakin menumbuhsuburkan dan menguatkan oligarki politik yang mendistorsi dan membajak demokrasi.
