LOMBOK TIMUR, SELAPARANGPOST.com – Ratusan nelayan dari tiga desa di Kecamatan Keruak, yakni Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik, menggelar aksi demonstrasi di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Luar pada Selasa (19/5/2026).
Massa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) tersebut turun ke jalan guna memprotes kelangkaan dan pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dinilai mencekik perekonomian para nelayan.
Massa menilai, pengurangan kuota dari pihak Pertamina memicu terjadinya kekosongan pasokan di lapangan. Kondisi ini berujung pada munculnya rasa saling curiga hingga adu mulut antara nelayan dan petugas SPBN Tanjung Luar.
Ketua SMS, Sayadi, menyatakan adanya dugaan praktik curang dari oknum petugas Pertamina dan pihak syahbandar yang memperkeruh situasi penyerapan BBM subsidi. Ia mempertanyakan alasan pengurangan kuota, padahal data administrasi mengenai jumlah mesin perahu nelayan sudah divalidasi dengan jelas.
“Kami minta kepada Pertamina, Pemerintah Daerah dan Dirut PT Energi Selaparang untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas kelangkaan dan pengurangan kuota BBM subsidi untuk nelayan hari ini. Jangan rampas hak-hak nelayan,“ tegas Sayadi di sela-sela aksi.
Sayadi juga mengancam akan membawa massa dengan jumlah yang jauh lebih besar jika praktik yang diduga curang tersebut terus dibiarkan tanpa adanya solusi konkret dari pemangku kebijakan.
“Kami menduga disini ada kecurangan, karena data nelayan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sudah di pegang oleh Pertamina pusat, sampai jumlah mesin kecil maupun besar untuk perahu nelayan sudah ada jumlah yang jelas, tapi kenapa ada pengurangan kuota?,“ tandasnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh perwakilan nelayan dari Pulau Maringkik, H. Nanang. Ia membeberkan sulitnya akses nelayan kecil untuk mendapatkan bahan bakar saat hendak melaut. Menurutnya, nelayan kerap terbebani biaya tinggi hingga ratusan ribu rupiah demi mengurus administrasi, namun kuota BBM tetap saja cepat habis.
“Setiap kali BBM datang, langsung habis dan itu terjadi setiap hari, sehingga kami yang dari Pulau Maringkik tidak dapat jatah. Kami juga meminta agar pegawai di SPBN yang suka bermain, segera dievaluasi,“ ujar H. Nanang.
Ia juga mendesak agar aparat menangkap mafia di balik kelangkaan ini, serta meminta opsi pembangunan SPBN baru jika kuota yang ada saat ini tidak dapat ditambah.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Direktur Utama (Dirut) PT Energi Selaparang selaku penanggung jawab pengelola SPBN, Joyo Supeno, langsung menemui massa aksi. Ia memastikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah koordinasi dengan Pertamina.
“Kita sudah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan nelayan hari ini. Kami bersama pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi, dan hari ini kami masih menunggu jawaban dari pihak Pertamina,“ urai Joyo Supeno memberikan penjelasan kepada nelayan.
Joyo memaparkan, untuk pasokan BBM jenis Pertalite sebenarnya sudah mendapat tambahan kuota hingga dua kali lipat sejak April lalu. Masalah utama yang mendesak saat ini berpusat pada ketersediaan Solar, mengingat aktivitas melaut kapal-kapal besar sedang mencapai puncaknya.
“Kami jamin untuk Pertalite tetap terpenuhi, yang menjadi persoalan adalah solar, karena puncak kebutuhan BBM untuk kapal besar nelayan, biasanya pada bulan Mei sampai Agustus, sehingga kebutuhan solar meningkat,“ terang Joyo.
Dalam aksi demonstrasi ini, massa SMS juga melayangkan tujuh poin tuntutan resmi. Poin-poin tersebut mencakup desakan pemenuhan hak BBM bersubsidi sesuai musim tangkap per Mei ini, pembersihan praktik mafia di tubuh Pertamina dan syahbandar, transparansi kuota tahunan, kemudahan izin rekomendasi kapal, hingga tuntutan kepada General Manajer Pertamina untuk mengevaluasi total kepengurusan Pertamina Rayon NTB.
