Jakarta, selaparangpost.com — Didampingi 10 Kepala Daerah Se- Nusa Tenggara Barat, Gubernur NTB Zulkieflymansyah menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, pada hari Senin (15/05/23).
Pertemuan tersebut guna bersilaturrahmi, dan membahas terkait pembangunan di daerah NTB bersama menteri Basuki.
“Terima kasih kepada Menteri PUPR karena telah memberikan banyak bantuan infrastruktur yang ada di NTB, sehingga terselenggaranya berbagai event – event Internasional,” ujar Bang Zul.
Gubernur NTB dan kepala daerah yang ikut saat itu, menyampaikan usulan mereka kaitannya dengan pembabgunan infrastruktur dimasing masing daerah di Nusa Tenggara Barat.
Beberapa usulan yang diusulkan oleh kepala daerah, terkait infrastruktur jalan, yaitu pembangunan jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten yang rusak parah, terutama di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten se – Pulau Lombok.
Usulan yanh disampaikan oleh kepala daerah dan gubernur itu, disamput baik oleh menteri PUPR, dan akan diupayakan masuk melalui program instruksi presiden (INPRESS).
“Inpres jalan Ini merupakan target dari bapak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian, instruksi presiden inpres jalan daerah akan turun di tahun 2023,” pungkasnya.
“Adapun beberapa jalan yang sudah masuk lelang dibulan ini, diantaranya jalan di Lembar Gili Mas, Jalan di Kecamatan Langgudu Bima, untuk ruas yang lainnya akan diupayakan didalam periode kedua tahun ini, atau paling lambat 2024,” imbuhnya.
Sementara itu Menteri PUPR Dr. Ir. Basuki Hadimoeljono mengapresiasi langkah Gubernur NTB. Menurut Basuki, baru kali ini seorang gubernur hadir langsung menemuinya bersama kepala daerah di wilayahnya.
“Tentunya apresiasi yang mendalam bagi Gubernur NTB dan seluruh Kepala Daerah se – NTB, karena sebelumnya belum pernah ada Gubernur yang hadir bersama seluruh kepala daerah untuk bertemu secara langsung, hal ini dapat menjadi contoh agar bagaimana pembagunan daerah diselaraskan dengan pemerintah pusat,” kata Basuki.