Mataram, selaparangpost.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat pencapaian status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Pencapaian itu mendapat apresiasi dari anggota IV Badan Pemeriksa Keuaangan (BPK) Republik Indonesia Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima secara langsung oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimasyah didampingi pimpinan DPRD Provinsi NTB saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022,yang diselenggarakan di Ruang Sidang DPRD NTB, pada hari Jum’at (08/06/23).
Atas pencapaian tersebut, Dr. Pius berharap Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Status WTP yang diraih pemerintah provinsi NTB kata Dr. Pius, tidak akan ada artinya apabila kesejahteraan masyarakat belum tercapai.
“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” katanya.
Tercatat hingga tahun ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan satatus WTP atas hasil LKPD sebanyak 12 kali secara berturut-turut.
Melalui kesempatan itu, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan terima kasih atas prestasi yang kembali diraih pada tahun ini.
“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” kata Bang Zul.
Bang Zul berharap pihak BPK selaku auditor eksternal terus memberikan pembinaan dari segi pengelolaan keuangan, yang juga sangat berpengaruh pada kesetabilan ekonomi, tata kelola dan kualitas pemerintahan, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun – tahun yang akan datang,” tutur Bang Zul.
Dinamika pembangunan yang terus berkembang pesat di wilayah Nusa Tenggara Barat, memerlukan upaya pengelolaan yang sesuai dengan standar. Sehingga NTB terus berjalan stabil dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas keuangan daerah.(Red)
