Mataram, selaparangpost.com — Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB, Dian Sandi Utama, angkat bicara soal pernyataan Ketua DPD PDIP Rahmat Hidayat disembuah media.
Dian Sandi yang akrab dengan sebutan DSU itu mengatakan, pernyataan Rachmat Hidayat patut dianggap serius dan dijawab oleh DPRD NTB. Dirinya meminta agara DPRD Provinsi NTB menjawab tuduhan tersebut.
“DPRD NTB harus menjawab tuduhan Bapak Rachmat Hidayat yang menyatakan bahwa di Udayana telah terjadi Praktek jual-beli Pokir, ngijon duit pada kontraktor bahkan disebut tawaf keliling dinas-dinas minta proyek yang dilakukan oleh oknum pimpinan DPRD NTB,” ujarnya.
Dian juga mengatakan, pernyataan Rahmat yang notabenenya sebagai Pimpinan partai tidak bisa dianggap remeh, satu sisi RH juga saat ini sebagai salah seorang anggota DPR RI Dapil NTB, dimana setiap pernyataannya bisa saja dibenarkan publik.
“Pernyataan tersebut tidak bisa dianggap pernyataan sembarangan, selain sebagai pimpinan Partai Politik di NTB beliau juga adalah seorang anggota DPR RI,” katanya.
Lebih lanjut DSU menegaskan, bawa jika DPRD NTB diam, masyarakat akan menganggap pernyataan Rahmat adalah pernyataan yang benar. Dirinya mengatakan agar DPRD tidak tersinggung jika masyarakat menyimpulkan, yang disebabkan oleh diamnya pihak DPRD NTB atas pernyataan RH tersebut.
“Jika tuduhan ini tidak dijawab secara resmi oleh DPRD NTB, jangan salahkan masyarakat nantinya jika menyimpulkan, bahwa ‘ternyata benar isu selama ini, telah terjadi praktek Korupsi yang luar biasa disana, kolusi antara penyedia dan pemberi pengadaan barang dan jasa’. Maka sudah waktunya Aparat Penegak Hukum masuk,” ujarnya.
Jika pernyataan Rachmat benar maka DPRD NTB patut sangat disayangkan. Praktik tersebut justru jauh dari sistem pemerintah yang bersih dan akuntabel.
“Ya ini demi terciptanya satu sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, bagaimana DPRD yang berfungsi sebagai pengawas justru mereka yang melakukan praktik-praktik semacam itu, ini kan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat benar-benar dibuat meradang oleh pernyataan Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir yang menuding Rachmat ikut campur internal DPRD NTB.
Pernyataan Muzihir dilontarkan pasca Rachmat Hidayat melarang Kader PDIP NTB ikut program Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD NTB ke Australia dan Dubai. Rachmat menilai Kunker luar negeri dewan tidak akan memberi tambahan pengetahuan legislasi dan budgeting yang signifikan. Kunker juga dinilai kurang tepat karena masih ada proyek fisik Pokir Anggota DPRD NTB yang belum terbayarkan pada kontraktor.
Rachmat sangat keberatan disebut-sebut mencampuri urusan internal dewan. Bahkan dia berjanji akan ikut campur urusan dewan atas statment Muzihir tersebut.
“Jika selama ini kita tidak pernah ikut campur tapi dituding ikut campur, maka sekalian, sekarang saya ikut campur,” kata pria berambut perak itu, Minggu, 19 Maret 2023.
Rachmat akan menyeret membuka setiap masalah yang ada di DPRD NTB itu.
“Saya punya bukti bagaimana proyek pokir ini diperjualbelikan. Bagaimana praktik ijon proyek pokir tersebut dengan kontraktor. Saya juga punya bukti, ada oknum pimpinan DPRD tawaf keliling dinas-dinas untuk meminta proyek,” tegasnya. (Red).
